BOGOR, Halo Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor dan Kemendikbud menjalin kerja sama diklat pemberdayaan masyarakat dalam bidang transportasi diikuti sedikitnya 630 peserta dari masyarakat Kota Bogor, diantaranya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pembukaan diklat dimaksud dilaksanakan di Kampus Universitas Ibnu Khaldun, Kota Bogor pada Senin (5/2) oleh Kepala BPSDM Kemenhub, Djoko Sasono, dihadiri Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Hamid Muhammad.
Ketua STTD Suharto mengatakan, ada delapan diklat yang diberikan dalam kerja sama ini diantaranya diklat uji emisi gas buang, sepeda motor, orientasi angkutan jalan, keselamatan lalu lintas jalan, perparkiran, pengemudi, manajemen kepengusahaan angkutan umum dan pengelasan. “Diklat kami laksanakan tiga hari yakni 30 sampai 50 jam pelajaran,” ungkap Suharto.
Diklat ini melibatkan pengajar dari dosen dan instruktur di STTD serta dosen dari Uika Bogor. “Juga melibatkan para praktisi yang berkompeten di bidang otomotif yakni dari Astra Honda Motor. Seluruh diklat ditanggung dari APBN,” papar Suharto.
Sementara itu, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya mengatakan, program diklat transportasi menjadi hal penting yang harus dilaksanakan mengingat upaya penanganan kemacetan di Kota Bogor belum maksimal. “Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menanganani masalah macet di Kota Bogor. Ini butuh peran masyarakat,” ungkap Bima Arya.
Persoalan lain yang dihadapi Pemkot Bogor adalah terkait SDM. “Hanya 53 orang yang betugas di lapangan. Tahun ini ada penambahan tenaga PKWT sebanyak 140. Dan ini masih kurang,” kata Bima.
Bima juga tak segan meminta bantuan kepada Kemenhub untuk membantu menuntaskan persoalan macet di Kota Bogor. “Saya berharap diklat selama tiga hari ini bisa diterapkan ilmunya ke lapangan. Ini menjadi penting untuk menciptakan Bogor Bebas Macet, Bogor yang lebih nyaman dan Bogor yang teratur,” tegas Bima Arya.
Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Hamid Muhammad menegaskan, diklat ini sangat dibutuhkan untuk menambah keahlian dan menekan angka pengangguran. “Contohnya, yang sekarang terjadi, IT dibutuhkan banyak. Tapi bagaimana nasib yang non-IT. Makanya diklat semacam ini menjadi opsional agar tenaga-tenaga praktik tetap bisa terpakai,” tandasnya.
Kepala BPSDM Kemenhub, Djoko Sasono, mengatakan, diklat ini menjadi bagian dari upaya Kemenhub untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan macet dan persoalan transportasi lainnya. “Transportasi adalah sektor vital yang harus diperhatikan. Karena jika ada masalah di dalamnya, sektor lain akan terkena dampaknya,” ungkapnya.
Djoko menegaskan, diklat yang diikuti 630 peserta ini menjadi bukti nyata STTD dalam memikirkan persoalan transportasi. “Tahun ini STTD akan mendiklatkan 3900 orang untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk BPSDM Perhubungan keseluruhan pada tahun 2018 akan menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk 100.000 orang,” ungkapnya.
Dalam acara ini juga ditandatangani perjanjian kerjasama antara Ketua STTD dengan Direktur Pembinaan SMK pada Kemendikbud terkait peningkatan kompetensi bidang transportasi darat bagi peserta didik SMK melalui diklat pemberdayaan masyarakat.
