JAKARTA, HALO INDONESIA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibutuhkan pemerintah untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN di mana ketersediaannya sangat terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi semakin meningkat. Peran serta BUMN dapat dilakukan dalam beberapa pilihan bentuk kerja sama yaitu Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan penugasan Pemerintah kepada BUMN. Hal Tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri Seminar Nasional “Kebangkitan BUMN-Sektor Perhubungan” di Jakarta, Selasa (28/7).
“Untuk itu pemerintah mengharapkan peran serta BUMN khususnya sektor perhubungan turut serta sebagai bagian dari program pemerintah baik untuk penyediaan infrastruktur maupun penyediaan pelayanan, yang dibalut dalam berbagai bentuk kerjasama yaitu Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan penugasan Pemerintah kepada BUMN,” ucap Menhub Budi Karya.
“Dengan besarnya peran BUMN dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN dimana ketersediaannya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi semakin meningkat,” tambah Menhub.
Menhub menjelaskan saat ini beberapa proyek infrastruktur sektor transportasi telah berjalan dan disiapkan pilot project KPBU serta dapat dilaksanakan di pembangunan-pembangunan infrastruktur transportasi yang lain.
“Kementerian Perhubungan saat ini telah berjalan dan dipersiapkan pilot project KPBU yaitu jalur KA Makassar – Pare-pare, paving ground BPLJSKB, Bandara Komodo, TOD Poris Plawad, serta Pelabuhan Bau Bau dan Anggrek. Diharapkan pilot project tersebut dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat dilanjutkan pada pembangunan project di lokasi lainnya secara merata di seluruh negeri,” kata Menhub Budi Karya
Dengan skema kerjasama antara pemerintah dengan BUMN, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk pembangunan infrastruktur lain sehinga pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau kegiatan kerjasama ini semakin banyak berlangsung maka dana pemerintah bisa digunakan untuk yang lain. Saya ambil contoh saja saat ini saya memastikan tidak ada lagi APBN di beberapa bandara yaitu Bandara Fatmawati di Bengkulu, Bandara Radin Inten di Lampung dan Bandara Sentani di Papua. Dana ratusan miliar itu digunakan untuk mempercepat Bandara Buntukunik di Toraja yang sebelumnya selesai 2020 dipastikan 2019 selesai, kemudia Bandara Taufik Kiemas di Pekon Serai tadinya selesai di tahun 2020 namun pada tahun 2019 dipastikan selesai dan Bandara di Sukabumi tadinya tahun 2021 akan selesai namun kita percepat selesainya menjadi tahun 2020,” ungkap Menhub Budi Karya
Lebih lanjut Menhub mengatakan selain didukung oleh BUMN, Kementerian Perhubungan mengharapkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pemerintah.
“Oleh karenanya saya di setiap sektor mendorong kepada BUMN untuk turut serta secara aktif karena BUMN relatif adalah usaha yang lebih mapan dan maka dari itu saya berinisiatif untuk melakukan suatu upaya kerjasama operasi atau kerjasama konsesi agar ada payung hukum dengan BUMN. Tapi kita tidak melupakan perusahaan swasta lain yang mesti kita alokasi, oleh karenanya kedepan kita berikan kesempatan BUMN memulai tapi kita juga mensyaratkan kepada BUMN untuk memberikan kesempatan swasta untuk join di situ,” tutup Menhub Budi Karya.(MM/TH/RK/BI)
