“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa”.
Pidato sang proklamator, Bung Karno itu menggema di Gedung Grhadhika Bhakti Praja saat pelantikan bupati dan wali kota di Jawa Tengah digelar, Jumat (26/2/2021). Kutipan pidato itu menjadi kalimat pembuka Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2020 itu.
Bukan tanpa alasan Ganjar menyampaikan pesan dari Soekarno itu. Ganjar menginginkan, semua bupati/ wali kota yang terpilih tidak lupa dengan visi-misinya, dan setelah dilantik mereka harus segera mengeksekusi demi kesejahteraan rakyat.
“Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titipkan itu. Saya katakan, buat saya jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat. Sehingga mereka diharapkan mengerti dan bekerja sesuai apa yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi,” katanya.
Selain itu, gubernur juga menyampaikan sejumlah pesan kepada para kepala daerah yang dilantik. Persoalan penanganan Covid-19 diminta dikebut, termasuk mitigasi bencana yang akhir-akhir ini terjadi.
“Saya minta untuk daerah-daerah rawan bencana, segera koordinasi. Program-program yang sudah ada tinggal diteruskan, kalau perlu ada percepatan. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Semarang, Demak saya minta serius dan intens menangani ini. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi emergency,” tegas Ganjar.
Daerah-daerah penyangga lanjut Ganjar juga harus bahu membahu menyelesaikan persoalan bencana ini. Kawasan hulu harus menjaga lingkungan dengan menggiatkan penanaman dan penghijauan. Sementara kawasan hilir harus mempersiapkan perencanaan penanganan bencana dengan matang.
“Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana, karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga,” ucapnya.
Ganjar juga mewanti-wanti tentang pentingnya integritas. Tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi dan lainnya.
“Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar melantik 17 Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2020 lalu. Tiga kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal dan Kabupaten Semarang dilantik secara langsung, sementara lainnya via daring.
Mereka yang mengikuti pelantikan daring diantaranya Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Selain itu Bupati dan Wakil Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang.
Sementara empat bupati/ wali kota terpilih lain yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan belum ikut dilantik mengingat masa jabatan kepala daerah sebelumnya belum habis.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, persoalan banjir akan menjadi perhatian serius. Program-program jangka pendek akan segera dilakukan, termasuk salah satunya menambah kapasitas pompa.
“Tentu program jangka panjang tetap akan difokuskan soal penanganan banjir itu. Akan kami evaluasi persoalan ini dan secepatnya dicarikan solusi. Termasuk program lain, misalnya pengendalian kerusakan lingkungan serta yang tidak kalah penting adalah penanganan Covid-19,” ucapnya.
Bupati Kendal, Dico Ganinduto mengatakan, sejumlah program kerja terkait peningkatan pelayanan publik dan penyelesaian persoalan akan segera disusun. Ia akan menyampaikan 100 hari kerja pada Senin besok.
“Semua persoalan harus kita selesaikan secara konkret, dari hulu sampai hilir. Untuk peningkatan pelayanan masyarakat, dalam waktu dekat kami akan luncurkan mall pelayanan publik. Perijinan akan kami permudah, kami akan proinvestasi guna membuka peluang kerja untuk masyarakat Kendal,” ucapnya.
Terkait perintah Ganjar untuk mempermudah aduan publik, Dico mengatakan sudah membuka kanal aduan melalui akun media sosial. Bahkan nomor hanphone nya sudah disebar ke masyarakat agar bisa memberikan aduan, masukan dan lainnya.
