Jakarta, Haloindonesia.co.id – Pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui _Sovereign Wealth Fund_ (SWF) diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. SWF menjadi alternatif pendanaan di luar APBN yang terbatas.
“Kami mengapresiasi terbentuknya SWF Indonesia yaitu _Indonesia Investment Authority_ (INA). Ini merupakan satu inovasi yang luar biasa Untuk menjamin kepastian bagi para investor dan mencegah terjadinya informasi yang salah, yang menyebabkan mahalnya biaya investasi di Indonesia,” kata Menhub saat membuka Webinar bertema “Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia” di Jakarta, Rabu (3/3).
Menhub mengatakan, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi masih menjadi prioritas pemerintah. Namun demikian, kebutuhan pembiayaannya tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Oleh karenanya, alternatif skema pendanaan pembangunan infrastruktur seperti SWF ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.
“Untuk merespons peluang ini. Saya meminta jajaran Kemenhub untuk mengenal dan mempelajari SWF lebih dalam untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia,” ucap Menhub.
Menhub mengungkapkan, beberapa proyek infrastruktur transportasi yang perlu dibangun dan tidak bisa mengandalkan APBN murni seperti : Pelabuhan Garonggong Sulsel, Pelabuhan Baru di Ambon dan Palembang, Bandara Singkawang, Bandara Fakfak dan Manokwari di Papua, Bandara Mentawai, _Sea Plane_di Bandaneira, LRT dan MRT di Bali, Medan, Bandung, Makassar, Surabaya, dan infrastruktur di daerah lainnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi Menhub Budi Karya dan jajaran Kemenhub yang telah mendorong dan memanfaatkan berbagai skema pendanaan kreatif selain APBN atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Misalnya : Proyek Kereta api Makassar-Parepare yang menggunakan skema kombinasi KPBU dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Proyek Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berstandar internasional di Bekasi, Jawa Barat.
“Saya mengapresiasi Kemenhub yang mampu dan mau berinovasi bersama kami,” tutur Menkeu.
Menkeu mengatakan, sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dalam menghadapi pandemi Covid 19.
“Dengan dibentuknya INA diharapkan melahirkan instrumen pembiayaan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Karena bangkitnya sektor transportasi menandai pulihnya ekonomi Indonesia,”ujar Menkeu.
SWF merupakan sebuah Lembaga yang mengelola aset finansial negara atau _fund manager_ yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kendaraan investasi milik negara untuk tujuan investasi berjangka panjang dan berisiko rendah di berbagai bidang, termasuk real estate dan infrastruktur. SWF Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) terwujud dengan nama Indonesia Investment Authority (INA) dan jajaran direksinya telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 16 Februari 2021.
INA merupakan amanat UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI merupakan lembaga yang diberi sejumlah kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat dan bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan (Pasal 5 PP47/2020).
Berdasarkan data SWF di dunia terdapat 5 SWF terbesar yaitu Norway Government Pension Fund Global, China Investment Corporation, Hongkong Monetary Authority Investment Portfolio, Abu Dhabi Investment Authority, dan Kuwait Investment Authority.
Webinar yang ditayangkan secara langsung di Youtube Balitbanghub151 ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu : Deputi Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ibu Nawal Nely, : Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Invesment Autority (INA) Ridha Wirakusumah.; Charge d’Affaires for the U.S. Embassy Heather Variava; Senior Infrastructure Finance Specialist, World Bank Jeffrey John Delmon.
Hadir pula sejumlah pembahas yaitu : Leonard VH Tampubolon (Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas), Djoko Sasono (Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan), dan Umiyatun Hayati Triastuti (Widyaiswara Ahli Utama, Kementerian Perhubungan). (AH/RDL/LA/JD)
