Tanjung Selor, Haloindonesia.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan bantuan peralatan konservasi terumbu karang senilai hampir Rp.99 juta kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak) Perisai Bahari Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Penyerahan ini disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M. Hum., melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ferdy Manurun Tanduklangi bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rukhi Syayahdin bertempat di Ruang Command Centre, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Selasa (9/8)
“Atas nama masyarakat dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak kepada Kompak Perisai Bahari,” ungkap Ferdy membacakan sambutan Gubernur.
Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang telah bersinergi, menjaga kelestarian alam, khususnya wilayah pesisir yang ada di Kaltara.
“Bantuan ini juga merupakan bagian dari upaya percepatan pengelolaan kawasan konservasi yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya di kawasan konservasi Tanjung Palas Timur,” tambahnya.
Kawasan konservasi Tanjung Palas Timur telah ditetapkan oleh KKP Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 sebagai wilayah konservasi provinsi Kalimantan Utara.
“Melalui program bantuan yang diberikan ini semoga dapat membawa masyarakat terus bersemangat turut serta membantu pemerintah menjaga kawasan konservasi Kaltara dan saya juga berharap agar dengan adanya bantuan ini agar dapat memperkuat masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan di daerah perlindungan laut serta dapat menjadi stimulus sehingga masyarakat semakin produktif dan berperan aktif dalam pelestarian pemanfaatan sumberdaya perairan,” jelasnya.
Dalam sambutan yang dibacakan, Gubernur menaruh kepercayaan bahwa Kompak Perisai Bahari dapat menggunakan bantuan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan dampak positif yang baik sosial maupun ekonomi.
Untuk di Ketahui KKP melalui BPSPL tiap tahunnya memberikan bantuan secara terbatas terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar terpilih terhadap kelestarian konservasi wilayah pesisir.
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak KKP, Andry I. Sukmoputro menjelaskan bahwa penerima bantuan diukur pada seberapa lama usaha konservasi dijalankan.
“Mendapatkan keabsahan dari Dinas Perikanan bahwa memang betul mereka melakukan kegiatan yang mendukung konservasi dan kita monitor langsung apakah benar dan sesuai dengan proposal yang diajukan,” ujar Andry.
Melihat potensi hutan mangrove Kaltara yang terbilang luas dan keberadaan terumbu karang yang yang belum tereksplorasi menjadikan alasan bantuan tersebut diserahkan.
“Sehingga kita menentukan kelompok tersebut berhak menerima bantuan, sifat bantuan ini pemantik agar bisa dipergunakan secara bijak, sejauh mana dukungan mereka maka kita akan memberikan penghargaan (lagi),” ungkapnya.
Kembali disampaikan Ferdy, Kaltara sebagai provinsi gerbang utama bangsa Indonesia tentu butuh perhatian lebih oleh pusat.
“Kaltara itu luas laut dan perairannya bahkan tambak kurang lebih 165.000 hektare kita harapkan itu dikelola secara efisien dan efektif. Kepada kementerian kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, tapi kami masih sangat berharap perhatian lebih lagi agar Kaltara bisa bersaing,” tutur Ferdy.
Dirinya mengambil contoh potensi pemasaran kepiting Kaltara yang luar biasa, bisa menjadi pemasukan bagi negara, namun butuh dukungan dan regulasi oleh pemerintah pusat.
“Kepiting di sini murah namun dijual ke Malaysia dan oleh mereka dijual dengan harga yang lebih tinggi hanya dengan branding pengemasan yang baik mereka dapat nilai tambah,” ungkapnya
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan hal ini perlu dukungan regulasi dan izin oleh pemerintah pusat agar kepiting bisa dijual langsung ke negara yang berani membeli dengan harga lebih.
“Yang bertelur tidak usah dikirim, yang lainnya bisa. Kita cari win-win solution sehingga kepiting bisa memberikan nilai tambah karena kepiting ini adalah hama bagi petambak namun nilai jualnya tinggi di luar negeri inilah yang harus kita pikirkan bersama agar dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat,” tutupnya.
