Jakarta, Haloindonesia.co.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terampil menyusun karya tulis Ilmiah (KTI). Upaya ini dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) KTI bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemendagri.
Diklat ini diikuti oleh 30 peserta dan berlangsung dari tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2023 di Kantor BPSDM Kemendagri. Guna membangun pemahaman terhadap para peserta, BPSDM Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam sambutannya menutup Diklat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Anggar Pramudiani Widyaningtyas berharap, melalui kegiatan ini para peserta mampu memahami konsep KTI sebagai bentuk pengembangan profesionalisme bagi pejabat fungsional. Harapan lainnya, peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun fakta dan data secara jelas dan sistematis saat mengerjakan KTI. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat mencapai kepuasan intelektual dan memperluas wawasan pengetahuan.
Lebih lanjut, Anggar mengatakan, pelatihan ini juga diharapkan mendorong ASN segera mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, mereka dapat beradaptasi secara cepat dan terus mengembangkan kompetensi sekaligus terbuka terhadap ide-ide baru. Dirinya menekankan pentingnya membangun inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan perkembangan IPTEK, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Dalam pelatihan tersebut, peserta belajar mengenai strategi memilih topik, teknik menyusun gagasan, serta merumuskan judul karya ilmiah. Materi pelatihan ini mencakup pemahaman tentang pengertian, jenis, manfaat, tujuan, dan ciri umum KTI. “Melalui pemahaman mendalam mengenai hal ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang kokoh mengenai esensi karya tulis ilmiah,” harapnya.
Anggar menyadari adanya sejumlah tantangan menyusun KTI bagi pejabat fungsional yang masih dalam masa transisi dari jabatan struktural. Terlebih, kemampuan analisis, pemahaman konteks, dan kemampuan eksplorasi merupakan aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh para peserta.
Sebagai informasi, seremoni penutupan Diklat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN Yanuar Farida Wismayanti beserta tim pengajar dari BRIN.
