Jakarta, Haloindonesia.co.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan think tank Koso Nippon untuk mendorong penerapan review program di tingkat daerah.
Review program merupakan pendekatan baru dalam mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan oleh pemerintah daerah (Pemda), yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat sebagai penerima manfaat. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan bagi perencanaan kegiatan pemerintah di tahun berikutnya.
Faisal Syarif, yang menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Kepala BSKDN dalam acara Sosialisasi Dukungan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan Penerapan Review Program.
“Melalui review program ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya sejauh mana penerimaan masyarakat dan efektivitas program,” ungkap Faisal di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Menurut Faisal, penggunaan review program secara signifikan mendukung upaya mereka dalam mengidentifikasi beragam tantangan baru yang terkait dengan implementasi program pemerintah di lapangan. Dia berharap bahwa melalui review program, BSKDN akan diperkaya dengan pemahaman baru dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Ke depannya kami berharap agar program ini (review) dapat diterapkan di seluruh pemerintah daerah, agar seluruh pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara mandiri,” terangnya.
Selaras dengan hal tersebut, Itada Taki, perwakilan dari Koso Nippon, menguraikan bahwa pelaksanaan review program telah dilakukan di Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo, yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, serta di Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023.
“Program review mulanya di Jepang ada untuk memperbaiki sistem administrasi daerah. Saat ini kami coba kenalkan program ini ke daerah-daerah di Indonesia,” ungkap Itada Taki
Mengikuti hal tersebut, Eka Toba Simanjuntak, Direktur Yayasan Nusantara Sejati (YNS), menyoroti bahwa pelaksanaan review program adalah langkah yang mudah dilakukan karena tidak memerlukan biaya besar. Selain itu, proses tersebut dapat dijalankan di berbagai tempat, baik dalam kerangka formal maupun informal.
“Tidak membutuhkan biaya yang besar dan dapat dilaksanakan di mana saja, misalkan di luar ruangan agar tidak terlalu formal, jadi lebih merakyat,” ungkapnya.
terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, namun ia yakin bahwa review program akan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. “Meskipun area yang kami tinjau masih terbatas, yang terpenting adalah bagaimana kami dapat mengedukasi masyarakat agar semakin banyak pemerintah daerah yang melihat manfaat dari program tersebut.
(HES)
