Jakarta, Haloindonesia.co.id – Untuk mengatasi keterbatasan lahan untuk pemrosesan akhir sampah di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan di Teluk Jakarta wilayah lautan Kepulauan Seribu.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau rencana tersebut bersama dengan para aktivis lingkungan dan akademisi agar dapat merumuskan konsep pembangunan fasilitas yang ramah lingkungan.
Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa Kota Jakarta perlu memiliki fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang mampu menampung dan mengolah sampah dalam volume yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hingga 50 tahun ke depan.
Saat ini, Jakarta sudah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (reduce, reused, recycle), dan RDF Plant.
Selain untuk mengelola sampah, fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan tersebut juga akan dilengkapi dengan tempat penampungan lumpur hasil pengerukan dari 13 sungai.
Harapannya, hasil proses tersebut dapat membentuk pulau-pulau kecil yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pengelolaan pulau-pulau tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
Asep juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satu solusi jangka panjang adalah dengan membangun fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan di luar daratan.
“Konsep ini sebenarnya sudah dicetuskan pada tahun 2012. Saat ini, sudah ada dua negara yang sukses membangun fasilitas pengolahan sampah di pulau kecil dan bisa dijadikan contoh oleh Jakarta,” ungkap Asep, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Di Singapura, Pulau Semakau adalah contoh dari pengelolaan sampah melalui incineration plant dengan prinsip waste-to-energy (WTE). Pulau tersebut dibangun melalui reklamasi dari abu sisa pembakaran sampah.
Sementara itu, di Maladewa, sampah yang dihasilkan di pulau besar diolah dan diangkut ke pulau kecil yang telah disiapkan khusus untuk pengelolaan sampah melalui penggunaan tongkang.
“Kedua negara tersebut bisa dijadikan best practice dalam upaya pengelolaan sampah standar global. Karena, sama-sama kita ketahui bahwa Singapura unggul dari aspek ekonomi dan Maladewa unggul dari sektor pariwisata yang berkelanjutan,” tuturnya.
Asep menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan secara cermat meninjau pembangunan fasilitas tersebut dengan mengundang para ahli lingkungan untuk merancang dan menyusun studi kelayakan secara mendalam.
“Hal ini seiring dengan arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang terus berinovasi dan mengikuti standar kota global lainnya dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.
“Jadi, ini bukan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) ya atau seperti landfill di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantargebang. Ini fasilitas yang lebih ramah lingkungan,” tutupnya.
(HES)
