Jakarta, Haloindonesia.co.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat upaya publikasi kebijakan yang efektif untuk memastikan distribusi informasi berjalan optimal hingga ke seluruh daerah. Langkah ini diambil guna meningkatkan pemahaman dan implementasi kebijakan secara merata di setiap wilayah Indonesia. Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Tim Redaksi Solopos di Command Center BSKDN, Rabu (25/9/2024).
Lebih lanjut, Yusharto menegaskan, pentingnya publikasi kebijakan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan informasi terkini mengenai kebijakan pemerintah pusat. “Kami BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun nantinya kami harap penyebaran informasinya [terkait kebijakan] dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, melalui publikasi yang optimal,” terangnya.
Dia mengatakan, BSKDN Kemendagri berkomitmen untuk menggunakan berbagai platform media, baik cetak maupun digital untuk memperluas jangkauan publikasi kebijakan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), media lokal, dan komunitas masyarakat setempat terus ditingkatkan agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
“Langkah ini kami harap dapat memperkuat kesadaran publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, dan membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan untuk kebutuhan mereka,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan di daerah, termasuk Pemda dan organisasi masyarakat. Hal ini khususnya untuk turut menyebarluaskan informasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penyampaian informasi yang jelas dan menyeluruh akan memudahkan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
“Masyarakat akan lebih memahami kinerja pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks yang tersebar di luar sana,” tambahnya.
Melalui penguatan publikasi kebijakan ini, BSKDN Kemendagri optimistis bahwa implementasi kebijakan di daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan target pembangunan yang ditetapkan. Untuk itu, dia berharap, Solopos sebagai media arus utama di daerah dapat berperan aktif dalam mengoptimalkan penyebarluasan informasi kebijakan kepada masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan Bapak/Ibu sekalian untuk mendorong publikasi kebijakan yang lebih masif dan mudah dipahami oleh masyarakat,” pungkasnya.
