Jakarta, Haloindonesia.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, target vaksinasi secara nasional sebesar 70 persen hingga akhir tahun dipatok bukan sekadar angka. Lebih dari itu, target percepatan vaksinasi dipatok dalam rangka proteksi atau melindungi masyarakat.
“Bukan sekadar angka, vaksinasi ini proteksi agar masyarakat tidak rentan tertular,” kata Mendagri dalam acara pemberian penghargaan kepada Bupati Kolaka atas capaian realisasi vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen selama sepuluh hari, di lobi Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (30/12/2021).
Mendagri juga menjelaskan, sejauh ini target vaksinasi diarahkan oleh Presiden Joko Widodo secara nasional sebesar 70 persen hingga akhir tahun, secara umum telah tercapai. Namun demikian, pihaknya terus mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap mengakselerasi vaksinasi Covid-19.
“Semua daerah harus mencapai target di atas 70 persen sampai akhir tahun,” tegas Mendagri.
Sebagai pimpinan kementerian yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, Mendagri meminta semua elemen pemerintah bergerak untuk bersama mempercepat vaksinasi. Ia mewanti-wanti, jangan sampai terjadi kesenjangan antardaerah dalam hal angka cakupan percepatan vaksinasi. Sebab, dengan meratanya cakupan vaksinasi di seluruh wilayah diharapkan kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap Covid-19 dapat segera terwujud.
“Saya menggerakkan semua rekan-rekan kepala daerah agar semua bergerak, karena kita tidak ingin ada yang jomplang, ada yang tinggi (realisasi vaksinasi), ada yang rendah sekali, maka average atau rata-ratanya akan menjadi beban,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga membeberkan alasan kunjungan kerjanya ke berbagai provinsi di Indonesia yang realisasi vaksinasi Covid-19-nya masih rendah. Dalam kesempatan yang sama, ia mengungkapkan, selalu menantang kepala daerah agar mampu merealisasikan angka vaksinasi lebih dari 70 persen hingga akhir tahun. Lewat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), banyak kepala daerah yang merasa optimistis mampu merealisasikannya.
