Jatim, Haloindonesia.co.id – Guna mengembangkan kewirausahaan melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Timur.
Mengutip laman Diskop UKM Jatim, Rabu (30/10/2024), kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan Koperasi dan UKM di Jawa Timur.
Rapat yang dihadiri oleh lebih kurang 100 orang peserta ini melibatkan Kepala Dinas serta bagian penyusunan program dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah Asisten Deputi Pengembangan Teknologi dan Inkubasi Usaha Kementerian UMKM, Christina Agustin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin.
Kehadiran para jajaran tersebut untuk mendampingi dan memberikan arahan pada proses Desk Evaluasi Kegiatan dan Program Tahun Anggaran 2024, Rencana Kegiatan serta Program Tahun Anggaran 2025 agar semuanya dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.
Mengawali kegiatan ini Sekretaris beserta para Kepala Bidang di lingkungan Diskop UKM Jatim menyampaikan paparannya terkait capaian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024.
Serta rencana kegiatan dan program-program baru yang akan diimplementasikan pada tahun 2025 dengan harapan para peserta diajak rembug nyekrup dan bermusyawarah untuk kegiatan yang dapat dikolaborasikan bersama sehingga tujuan utamanya yaitu perkembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin.
Kepala Diskop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa menyampaikan sinergi antar pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan seperti persaingan usaha, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas manajerial bagi para pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM).
Pada kesempatan ini, Endy juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan KUMKM. “Koperasi dan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Timur, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, perlu adanya sinergi antar pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini”, kata Endy.
Selanjutnya Endy juga memaparkan beberapa program unggulan seperti fasilitasi perizinan, pelatihan manajerial, serta dukungan pemasaran dan pembiayaan yang diharapkan dapat mendorong koperasi dan UMKM naik kelas.
“Kita menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari KPK RI terkait belanja aspirasi. Jadi, kalau di tahun-tahun yang dulu, belanja aspirasi itu bisa melalui hibah, baik itu Lembaga atau POKMAS (Kelompok Masyarakat). Untuk 2025 ini, tim anggaran berencana untuk bisa mengalihkan belanja tersebut ke belanja program,” imbuhnya.
Pada sesi paparan materi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin menyampaikan program prioritas Pemprov Jatim tentang pengembangan kewirausahaan, supply chain management, hilirisasi produk KUKM dan percepatan sertifiikasi halal bagi KUKM.
Yasin menunjukkan kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Timur terus meningkat. Pada tahun 2023, kontribusi tersebut mencapai 59,18 persen atau sekitar Rp 1.747,99 triliun. Hal tersebut menegaskan pentingnya sektor ini dalam mendukung perekonomian Jawa Timur. Namun, di sisi lain, tantangan seperti terbatasnya akses permodalan dan rendahnya tingkat literasi keuangan masih perlu diatasi bersama-sama.
Adapun Asisten Deputi Pengembangan Teknologi dan Inkubasi Usaha Kementerian UMKM, Christina Agustin menyampaikan paparan mengenai Strategi dan Program Nasional Dalam Pengembangan Kewirausahaan Melalui Inkubasi Usaha.
Dalam penciptaan ekosistem wirausaha melalui pengembangan model bisnis tematik terdapat 5 (lima) model, yaitu Model Bisnis Wirausaha Sosial, Model Bisnis Wirausaha Desa, Model Bisnis Wirausaha Teknologi, Model Bisnis Wirausaha Perempuan, dan Model Bisnis Wirausaha Pemuda.
Selanjutnya Christina Agustin menjelaskan capaian Kementerian Koperasi dan UKM RI selama kurun waktu 2021-2024, dari target 500 startup maka output yang dicapai sebanyak 555 startup baru yang dihasilkan dan telah mengikuti program inkubasi startup, tentunya hasil ini sangat menggembirakan karena melebihi target yang dicanangkan.
“Telah terbukti bahwa dengan usaha startup yang tumbuh berkelanjutan dapat menyerap tenaga kerja, omset dan aset yang makin bertambah, meningkatkan jumlah dan kualitas produksi, kebutuhan akan modal usaha yang meningkat, teknologi dan manajemen yang harus makin diperkuat, serta kreativitas dan dukungan untuk perluasan jangkauan pemasaran,” ungkap Christina.
Untuk menghasilkan pengusaha startup yang berkualitas maka dibutuhkan lembaga inkubator yang mumpuni sebagai wadah menggodok calon-calon startup baru agar mempunya skill tinggi dan wawasan yang luas.
Oleh karena itu, pada Tahun 2025 Kementerian Koperasi dan UKM RI menggagas kegiatan Incubator Camp 2025 dengan beberapa tahapan seleksi dan penilaian yang cukup ketat untuk dilalui para lembaga inkubator, dengan hasil akhir berupa award dengan predikat nilai A, B, dan C yang akan dipublikasikan melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi (sipensi.kemenkopukm.go.id).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus mengakomodasi aspirasi dari Kabupaten/Kota terkait kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur serta terjalinnya komunikasi yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan program-program agar berdampak positif bagi masyarakat luas.
