Jakarta, Haloindonesia.co.id – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kerjasama dari pihak-pihak terkait seperti Bapanas, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk berkoordinasi dalam mengatur harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Tomsi ketika memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (19/2/2024).
“Jadi permasalahannya beras naik tidak cukup dijawab dengan stok cukup. Karena apa? Masyarakat ya [tentunya bertanya], ‘sudah kalau stok cukup, kenapa naik?’ Kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat, dan kita harus bisa menjawab fakta yang ditemukan yang dialami oleh masyarakat,” ucap Tomsi.
Selain kenaikan harga, Tomsi juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern. Hal ini, menurutnya, mesti menjadi perhatian seluruh stakeholder. “Dua hal yang dirasakan masyarakat ini harus kita jawab,” lanjutnya.
Karenanya, Tomsi mengajukan permintaan kepada instansi terkait untuk terus memonitor ketersediaan beras di masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat bekerja secara efektif dengan langkah-langkah konkret guna mengendalikan harga beras.
Lebih lanjut, Ia juga menyoroti pentingnya penetapan target dalam bekerja, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya.
Untuk menanggulangi lonjakan harga beras, Tomsi mendesak Bapanas untuk segera meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah ini juga bertujuan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa persediaan beras pemerintah dalam kondisi stabil dan terkendali.
“Melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu di mana? Kapan? Sehingga kepala daerah ini bisa membantu untuk mensosialisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok kita cukup,” tegasnya. (HES)
