Jakarta, HALO Indonesia – Kementerian Perhubungan telah memetakan titik-titik yang dianggap krusial untuk ditangani guna melancarkan penyelenggaraan angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Demikian dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kumpulkan sejumlah pihak mulai dari TNI, Polri, Kementerian/Lembaga terkait, Pertamina, BUMN sektor transportasi, hingga sejumlah asosiasi transportasi di Jakarta, Kamis (5/12).
Beberapa titik krusial yang disampaikan Menhub seperti : operasional sejumlah ruas tol mulai dari tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, hingga pelabuhan penyeberangan.
“Beberapa daerah yang harus diperhatikan, pertama itu adalah Tol Cipali karena kemungkinan rawan terhadap kecelakaan dan kekurangan rest area. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian kami adalah dengan dioperasikannya tol dari Lampung ke Palembang maka itu akan timbul lonjakan penumpang Angkutan Penyeberangan baik di Merak maupun di Bakauheni,” kata Menhub usai pimpin Rapat Koordinasi Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta (5/12).
Lanjutnya secara khusus untuk jalan Tol Trans Sumatera, Menhub meminta kepada pengelola jalan tol untuk menambah rest area yang dilengkapi dengan fasilitas seperti SPBU hingga layanan kesehatan. Hal ini mengingat jarak antar pintu keluar tol cukup jauh. Begitu juga dengan pelabuhan penyeberangan Menhub meminta kepada pihak PT ASDP untuk mengantisipasi dan meningkatkan pelayanannya termasuk soal keamanan dengan berkoordinasi bersama TNI dan Polri.
Secara khusus untuk wilayah Indonesia Timur, Menhub menyebut adanya potensi kekurangan armada kapal. Untuk itu secara tegas Menhub meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut dan PT Pelni sebagai operator kapal untuk berkoordinasi guna memetakan daerah mana yang berpotensi kekurangan armada kapal.
“Yang penting juga adalah di Indonesia Bagian Timur di Manado itu ada kekurangan kapal. Saya minta kepada PT Pelni, Dirjen Perhubungan Laut untuk memperhatikan itu bahkan bagi provinsi yang belum hadir disini seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat saya minta Dirjen Perhubungan Laut berkoordinasi karena kita memetakan daerah mana yang harus disupply tambahan kapal,” jelasnya.
Selain fokus pada sarana dan prasarana, Menhub juga meminta kepada BMKG dan Basarnas untuk fokus di sejumlah titik terutama di Selat Sunda, Banyuwangi, dan Bali.
Pada kesempatan yang sama Asisten Operasi Kapolri Irjen Martuani Sormin menjelaskan Operasi Lilin akan berlangsung selama 10 hari sejak 23 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020. Ribuan personil dari unsur Kepolisian dakan iterjunkan untuk mengamankan rumah ibadah hingga infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan.
“Kami akan memberlakukan operasi lilin dengan melibatkan 120 ribu personil Polisi dan 70 ribu personil TNI untuk seluruh wilayah Indonesia. Adapun objek yang jadi perhatian adalah tempat ibadah, tempat hiburan, keramaian, mall, bandara dan pelabuhan itu diperkirakan sekitar 60 ribu personil,” ungkapnya.
Senada dengan Asops Kapolri, Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Marsma TNI Jorry S. Koloay menyebut TNI siap melakukan pengamanan selama angkutan Natal dan Tahun Baru. Selain pengamanan Waasops menyebut TNI akan mensiagakan sejumlah armadanya jika sewaktu-waktu diperlukan.
“Untuk siaga dalam rangka dukungan angkutan kita standby baik itu angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara, yang ada di tiap angkatan baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara,” ujar Waasops.
Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan monitoring posko angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 mulai dari 19 Desember 2019 hingga 6 Januari 2020. Dimana Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus libur akan terjadi sejak 20 s.d. 24 Desember 2019. Sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 29 s.d 31 Desember 2019. (GD/RDL/YSP/HA)
