Jakarta, haloindonesia.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan melakukan evaluasi mingguan untuk mendorong daerah-daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya dinilai masih rendah. Dengan demikian, ia akan memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memeriksa realisasi belanja tersebut.
“Untuk itulah rekan-rekan sekalian dalam waktu lebih kurang dua bulan ini dari kami Kemendagri sebagai pembina dan pengawas, kami akan melakukan evaluasi mingguan mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah akan kita dorong,” kata Mendagri saat menjadi Keynote Speaker di Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 dengan tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi & Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju” di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/10/2020).
Mendagri mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) dapat menjaga konsistensi antara pendapatan dan belanja daerah. Mendagri memaparkan berbagai skema telah diupayakannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam membantu daerah melalui dana insentif. Namun demikian, pemerintah pusat berharap Pemda tetap berinovasi untuk menjaga stabilitas dan inflasi ekonomi di daerahnya masing-masing.
Lebih lanjut, Mendagri mengakui, pandemi berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga pada aspek sosial-ekonomi. Melihat bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, ditambah ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, dibutuhkan rasionalisasi anggaran daerah. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 perputaran ekonomi di daerah sedang mengalami kelesuan.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada daerah yang realisasi APBD-nya sangat baik. Ia berharap agar daerah memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk menghidupkan perekonomian di daerah. Selain itu, ia mendorong setiap daerah dapat bekerja sama untuk menyediakan supply yang dibutuhkan daerah lain sehingga tidak terjadi over supply.
“Kita bisa melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah, bisa dilaksanakan daerah-daerah yang memiliki produk yang berlebihan di bidang A itu bisa bekerja sama dengan daerah yang produk A itu diperlukan oleh mereka,” imbuhnya.
Tak kalah penting, Mendagri mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar membantu pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi di daerah sehingga perputaran ekonomi berjalan baik. “Perintahkan untuk monitoring setiap hari harga barang terutama sembako, ketika itu terjadi pada satu saja yang naik, itu langsung kita cek. Ini supply-nya yang kurang atau distribusinya yang bermasalah,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koperasi dan UMKM, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Gorontalo, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Banyuwangi, Walikota Samarinda, Walikota Gorontalo, dan diikuti secara virtual oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Wakil Jaksa Agung, Dirut PT. Pertamina, Dirut PT. Telekomunikasi Indonesia, Wakil Dirut Perum Bulog, Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia.
