Bandung, Haloindonesia.co.id – Sepekan jelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Penanganan Natal dan Tahun Baru bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para pemangku kepentingan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/12).
Melalui rakor ini, diharapkan terjadi sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam mengkomunikasikan dan menerapkan kebijakan pengetatan protokol kesehatan di masa libur Nataru, guna mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 usai masa libur Nataru.
Menko Muhadjir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jabar dan seluruh jajaran Forkompinda, yang telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya peningkatan jumlah pergerakan penumpang dan kendaraan dari dan ke Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Menhub mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemda di Jawa Barat untuk memastikan masyarakat mematuhi dan melaksanakan ketentuan syarat perjalanan jarak jauh di semua moda transportasi pada masa libur Nataru, sesuai Instruksi Mendagri No.66 Tahun 2021 dan Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021.
“Harus vaksinasi 2 kali dan tes antigen 1×24 jam,” kata Menhub.
Menhub mengungkapkan, ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam penanganan mobilitas di Jawa Barat, pertama yaitu, Jawa Barat menjadi daerah yang banyak dikunjungi. Kedua, Jawa Barat menjadi daerah yang paling banyak dilintasi masyarakat dari berbagai daerah.
Oleh karena itu, Menhub meminta kepada TNI/Polri untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif.
“Ada 3 tempat Cikampek, Pejagan, Puncak dan sekitar Garut itu selalu menjadi topik nasional, oleh karenanya saya mohon kepada Gubernur Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, dan Kapolda Jawa Barat, untuk menangani secara intensif,” ucap Menhub.
Selain itu, Menhub juga menginstruksikan Ditjen Perhubungan Darat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat, untuk melakukan ramp check atau uji kelaikan kendaraan-kendaraan bus-bus pariwisata dan penerapan pembatasan kapasitas penumpang.
Adapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyiapkan titik pengetatan di daerah yang biasanya padat dikunjungi.
“Yang paling utama adalah kebijakan pengetatan prokes di destinasi padat parwisata dan memastikan pengecekan melalui aplikasi PeduliLindungi bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Kang Emil.
Lebih lanjut Kang Emil menjelaskan dengan strategi tersebut, ditambah dengan adanya pelarangan cuti bagi ASN dan peniadaan libur sekolah, pihaknya optimis angka penambahan pasien Covid-19 di wilayahnya dapat dikendalikan.
Kementerian Perhubungan saat ini masih dalam proses penerbitan Surat Edaran mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri di semua moda transportasi pada periode Nataru, merujuk pada Instruksi Mendagri No.66 dan SE Addendum Satgas Covid-19 No. 24 tahun 2021.
Selain mengatur prokes terhadap penumpang, juga diatur prokes untuk para personel/awak transportasinya.
Selain melakukan ramp check terhadap kelaikan armada transportasi, sejumlah upaya lain yang disiapkan Kemenhub dalam rangka pengendalian transportasi di masa libur Nataru yaitu: pengecekan kesehatan para awak transportasi; membentuk Posko Bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif; serta menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Hasil survey Balitbang Kemenhub menunjukkan bahwa dengan adanya pembatalan penerapan PPKM level 3, masih terdapat 11 juta orang yang berpotensi akan bepergian. Hasil survey juga menyebutkan tujuan perjalanan terbesar adalah Jabodetabek (22.9%), Jawa Tengah (19.5%) dan Jawa Barat (18.5%) dengan moda yang paling banyak digunakan adalah Sepeda Motor (28.5%), Mobil pribadi (23.3%) dan bus (13.2%). Sedangkan Perjalanan terbanyak berasal dari Jabodetabek (21.8%), Jawa Tengah (20,2%) dan Jawa Timur (19.7%).
