Maros, Haloindonesia.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membuka program Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Desa Wisata di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan kunjungan ke Dermaga Dua Rammang-Rammang pada Jumat (3/3/2023), Menparekraf Sandiaga mengatakan fasilitasi ini bertujuan untuk memperkuat sektor parekraf yang ada di desa-desa wisata di Sulawesi Selatan, salah satunya di Desa Rammang-Rammang. “Pembiayaannya berbasis CBT (Community Based Tourism),” kata Sandiaga.
Sandiaga menuturkan akses pembiayaan yang ditawarkan merupakan kolaborasi antara Kemenparekraf dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Program ini fokus pada pembiayaan berbasis komunitas karena pengembangan pariwisata berbasis komunitas dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa-desa wisata. Sehingga, peluang usaha dan lapangan kerja bagi penduduk desa-desa wisata di Sulsel bisa terbuka lebar.
“Karena yang akan merasakan manfaat dan nikmat peningkatan kunjungan wisatawan ke Kampung Karst Rammang-Rammang adalah masyarakat sendiri. Pemerintah memfasilitasi, ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan dan Operasional PT. SMF, Bonai Subiakto, mengatakan akses pembiayaan ini nantinya akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan besar pinjaman berkisar antara Rp80 juta-Rp100 juta tanpa jaminan dengan jangka waktu cicilan hingga 10 tahun. “Jadi ada pemberdayaan juga di sini untuk BUMDes dalam membantu masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dari kita,” ujar Bonai.
Sementara itu Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, menambahkan bunga cicilan dari pembiayaan hanya sebesar tiga persen. “Nanti bunganya akan berputar kembali ke BUMDes,” kata Rizki.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana; dan Direktur Poltekpar Makassar, M. Arifin.
