Jakarta, Haloindonesia.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperluas Program Menuju 100 Smart City tahun 2022 untuk kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan wilayah di sekitar Ibukota Negara Baru. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan program itu merupakan kelanjutan Program Smart City di 2021 telah diikuti oleh 98 kota dan kabupaten di Indonesia.
“Saat ini dari program 100 smart city, 98 kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia telah ambil bahagian secara aktif, dan Kominfo meneruskan program Smart City,” ujarnya dalam Forum Pemimpin Redaksi “Mendigitalkan Indonesia: Retrospeksi 2021 dan Outlook 2022 Kementerian Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).
Menkominfo menjelaskan selain 98 kota dan kabupaten yang telah berpartisipasi aktif dalam program Smart City 2021, terdapat juga 48 kota dan kabupaten yang aktif mengikuti pendampingan program Smart City.
“Jadi ada tambahan sekitar 48 kota yang masuk dalam program Smart City Kominfo. Smart City ini kita akan dorong agar di wilayah-wilayah destinasi wisata super prioritas juga nanti didukung dengan pemerintahan atau kota-kota yang cerdas, juga di wilayah ibukota negara harus didukung dengan kawasan yang mempunyai kemampuan kota cerdas,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo setiap tahunnya akan melakukan evaluasi terhadap program Smart City. “Evaluasi itu dilakukan seiring dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diimbangi dengan memperhatikan tata kelola ruang digital yang memadai,” tandasnya.
Pusat Data Pemerintah
Selain fokus pada program Smart City dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital, Kementerian Kominfo telah menangani konsolidasi dan interoperabilitas pusat data pemerintah. Menteri Johnny menyatakan hal itu belum banyak diketahui masyarakat luas.
“Ini yang banyak belum tahu, selama ini di Indonesia ada sekitar 2.700 pusat data pemerintah dan hanya 3% diantaranya yang cloud atau memenuhi standar global. Selebihnya, pusat-pusat data yang sangat sederhana. Sehingga kita tidak kaget apabila terjadi masalah pada saat kita lakukan interoperabilitas data diantar kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19,” ujarnya.
Menkominfo banyak mendengar terkait persoalan pusat data pemerintah yang realitanya sulit untuk melakukan interoperabilitas data di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan mengambil bagian dalam situasi yang sulit tersebut.
“Kominfo mengambil bagian dalam situasi yang begitu sulit, tidak ada pilihan lain harus menyiapkan sajian data yang akurat dalam rangka pengambilan keputusan oleh pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid 19,” ujarnya.
Untuk itu, Menteri Johnny akan menyiapkan pusat data di Kementerian Kominfo yang saat ini telah melayani 223 instansi pemerintah, termasuk untuk keperluan data bagi penanganan pandemi Covid- 19.
“Pusat datanya ditaruh di Kominfo, kita jaga betul agar keamanan datanya itu terjaga dengan baik. Ini bukan pekerjaan yang gampang, ini pekerjaan yang sangat sensitif, pekerjaan yang sangat sulit. Masyarakat belum semuanya paham, banyak tokoh-tokoh nasional juga belum semuanya paham. Tapi ini terkait dengan masa depan dan kedaulatan negara kita, sehingga Kominfo sangat waspada menanganinya karena ini terkait kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, masa depan negara, masa depan bangsa,” paparnya.
Meskipun semua tata kelola data ditangani dengan baik termasuk data pandemi Covid-19. Namun Kementerian Kominfo harus membangun empat pusat data pemerintah, satu diantaranya sudah dalam tahapan bidding.
“Kita harapkan juga nanti di tahun 2022, tahun 2023 dan setidaknya awal tahun 2024 pusat data ini sudah bisa beroperasi yang kita rencanakan untuk dibangun di wilayah Jabodetabek. Ini pusat data pemerintah government cloud tier IV global standar yang paling tinggi di pusat data,” tandasnya.
Selain di wilayah Jabodetabek, Kementerian Kominfo menargetkan akan membangun pusat data di Batam, Ibukota Negara Baru dan di Labuan Bajo. Menkominfo menegaskan pembangunan pusat data tidak semata-mata hanya lokasi menentukan kotanya, tetapi juga melihat jaringan tulang punggung yang tersedia di wilayah tersebut.
“Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Indonesia yang ada 359 KM fiber optik itu melintasi seluruh kawasan nasional kita, juga termasuk kawasan Utara Manado, Pulau Sula Ternate, disambungkan sampai dengan Papua,” imbuhnya.
Selain Menteri Johnny, Forum Pemred dihadiri Sekretaris Jenderal, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang menjadi Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informastika, Ismail; dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong.
Hadir pula, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif; serta pemimpin redaksi media terkemuka di Indonesia.
