Makassar, Haloindonesia.co.id – Kabupaten Madiun mewakili Jatim mendapatkan penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atas Kontribusi Dalam Penyiapan SDM Calon Transmigran Berbasis Iptek yang di terima langsung oleh PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Penyerahan Penghargaan di langsungkan di Makassar, Senin (6/5/2024).
Kabupaten Madiun mendapatkan Penghargaan dengan 3 kriteria yaitu 1. Transmigran kabupaten Madiun tidak ada yang bermasalah, 2. Ada komitmen yang tinggi untuk mengalokasikan sharing pendanaan untuk program transmigrasi dan 3 Proses rekrutmen calon transmigran diintegrasikan dengan pola rekrutmen Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dengan menggunakan dukungan psikolog pada tahap seleksi.
Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto mengatakan dengan mendapatkan Penghargaan dari Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Kabupaten Madiun ini semoga bentuk apresiasi transmigrasi ini dapat memotivasi daerah lainnya untuk senantiasa melakukan terobosan-terobosan mulai dari penyiapan calon transmigran sampai dengan pemberangkatan.
Tetobosan tentunya sangat dibutuhkn untuk mendapatkan SDM transmigran yang lebih berkualitas, memiliki daya juang tinggi & berdaya saing.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Prof. Dr. (H.C.). A Halim Iskandar, M.Pd.mengatakan Pengalaman transmigrasi yang sangat panjang sejak tahun 1905, sudah tidak diragukan lagi keberhasilannya, dalam mengembangkan daerah-darah di Indonesia.
Transmigrasi menguatkan Indonesiasentris. Kawasan transmigrasi senantiasa menjadi pusat pertumbuhan baru, hingga berkembang menjadi 1.529 desa definitif, 454 kecamatan, 114 kabupaten, bahkan sampai mewujudkan 3 provinsi. Ke depan, transmigrasi kian relevan guna menjaga pemerataan kue pembangunan nasional.
Karena, saat ini saja 59 persen Produk Domestik Regional Bruto terpaku di Pulau Jawa, Konsentrasi 55,94 persen penduduk Indonesia juga menghuni Pulau Jawa, sehingga kepadatan penduduk mencapai 857 jiwa per kilometer persegi di Banten, sampai 16.158 jiwa per kilometer persegi di Jakarta. Bandingkan dengan 204 jiwa per kilometer persegi di Sulawesi Selatan, juga 10 jiwa per kilemeter persegi di Kalimantan Utara.
Sayangnya, konsentrasi penduduk di Pulau Jawa sekaligus diikuti konsentrasi kemiskinan. Sebanyak 52,59 persen penduduk miskin tinggal di Pulau Jawa. Untuk bantuan pangan saja disalurkan 63,94 persen di Pulau Jawa, senilai Rp 26,35 triliun.
Yang menarik, proporsi BLT Dana Desa untuk keluarga di desa-desa di Pulau Jawa 31 persen, lebih rendah konsentrasinya daripada proporsi bantuan pangan yang melibatkan penduduk kelurahan, terutama di Jakarta.
Ini mengindikasikan, pendekatan pembangunan level desa lebih menjanjikan pemerataan sosial-ekonomi. Ini sekaligus menandai, program transmigrasi yang dimulai dari Satuan Permukiman, menjadi pra desa, lalu desa definitif, membuka peluang lebar pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia.
