KOTA BANDUNG, haloindonesia.co.id – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat membantu mempercepat penyelesaian pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan segera menyelesaikan proses apraisal lahan milik warga calon kampus di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa usai memimpin Rapat Progres Pembangunan UIII, di Kantor Bappeda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (9/5/19).
Iwa melaporkan, saat ini progres pembangunan UIII telah sampai tahap penyelesaian apraisal. Ditargetkan, proses ini akan selesai dalam waktu sepekan ke depan, untuk kemudian ditindaklanjuti melalui surat dari Kementerian Agama.
“Penyelesaian terhadap apraisal, khususnya untuk yang 61 KK insyaallah selesai tanggal 17 Mei. Kami di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk satu minggu selesai,” ujarnya.
Setelah apraisal oleh Pemdaprov Jabar selesai, lanjut Iwa, Wakil Wali kota Depok Priadi Supriatna akan bertanggung jawab memimpin langsung koordinasi di lapangan. “Nanti baru koordinasi di lapangan akan dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota,” sebutnya.
Menurut Iwa, aktivitas perkuliahan sendiri ditargetkan sudah dapat dimulai pada awal 2020, tapi sambil berjalan alias tidak menunggu proyek selesai keseluruhan. “Jadi begitu selesai sebagian, kita langsung dibangun sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.
Dengan percepatan pembangunan ini, Iwa makin optimistis UIII mampu menjadi pusat pendidikan Islam di dunia selain Al-Azhar di Mesir. Menurutnya, sangat wajar Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki pusat pendidikan islami berstandar internasional.
“Mudah-mudahan UIII ini akan menjadi pusat pendidikan Islam di dunia. Jadi bukan hanya di Al-Azhar. Wajar Indonesia sebagai penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi pusat pendidikan muslim terbesar,” kata Iwa.
Wakil Wali Kota Depok Priadi Supriatna merasakan UIII ini akan berdampak positif pada perkembangan masyarakat Depok, baik dari segi sosial, ekonomi, hingga sumber daya manusia (SDM). Potensi UIII mendatangkan mahasiswa mancanegara bakal menguatkan peran Kota Depok sebagai penyedia pendidikan tinggi terbaik di Indonesia.
“Masyarakat umum sudah tahu Depok punya barometer pendidikan nasional. Ada University of Indonesia, bahkan ada enam sampai tujuh perguruan tinggi lain di Kota Depok, dan ditambah lagi dengan UIII. Ini akan menambahimage bahwa Depok adalah Kota Pendidikan yang luar biasa,” ungkapnya.
Priadi mengingatkan bahwa percepatan yang dilakukan bersama Pemdaprov Jabar selalu mengedepankan prosedur yang berlaku, terutama dalam hal penyelesaian legalitas lokasi.
“Ini tentunya mengikuti prosedural. Proses dari legalitas tempat tersebut, kemudian juga warga yang di sana kami sudah melakukan verifikasi, dan insyallah dalam waktu dekat ini bisa terlaksana,” kata Priadi.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pembangunan UIII Komaruddin Hidayat menyatakan sudah ada beberapa pihak asing yang siap membantu pengembangan UIII.
“Beberapa negara tetangga seperti Timur Tengah, Jepang, Australia, juga persatuan dosen dari Amerika memang sudah siap untuk membantu, baik untuk kebutuhan dosen maupun infrastruktur,” kata Komaruddin.
Namun dia menegaskan pembangunan kampus UIII ini harus mengutamakan optimalisasi dana APBN, karena ini berhubungan dengan martabat bangsa Indonesia.
“Tapi pertama harus dari APBN dulu, sebab ini martabat bangsa. Jadi kalau pertama, jangan minta-minta,” katanya.
Komaruddin menambahkan, untuk awal perkuliahan seluruh mahasiswa UIII akan mendapatkan beasiswa penuh, baik mahasiswa domestik maupun mahasiswa mancanegara. Setelah empat hingga lima tahun berjalan, baru manajemen UIII akan menerapkan sistem berbayar.
UIII mulai dibangun Juni 2018 ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Kampus bertaraf internasional ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII tertanggal 29 Juni 2016.
Proyek UIII akan menghabiskan biaya sekitar Rp3,5 tiliun berdiri di atas lahan 142 hektare. Tahun 2018 Pemerintah Pusat telah menggelontorkan uang Rp700 miliar untuk pembangunan tahap awal. (*)
