Jakarta, Haloindonesia.co.id – Momentum Presidensi G20 menjadi peluang Indonesia meningkatkan perannya melalui pembentukan arsitektur perekonomian dan kesehatan global pascapandemi Covid-19. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia 2022 secara resmi mulai bergulir sejak 1 Desember 2021 hingga 12 bulan ke depan.
Indonesia juga berkesempatan untuk memperkuat sektor-sektor perekonomian kunci melalui berbagai negosiasi di bawah Presidensi G20 yang meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Peluang memperkuat perannya dalam Presidensi G20 menjadi semakin besar karena kondisi Indonesia saat ini memiliki piramida penduduk yang didominasi oleh usia produktif, yaitu pada rentang usia 20–40 tahun, terbanyak di usia 30-an tahun.
“Oleh karena itu, dalam Presidensi G20 Indonesia, peran kaum muda tidak bisa dikesampingkan. Melalui Youth20 (Y20), pemuda dan pemudi memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan manfaat dari recovery itu sendiri,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara Puncak Kompetisi Pemuda Nasional bertajuk “Pemuda dan Presidensi G20 Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia secara virtual pada Minggu (28/11/2021).
Youth20 merupakan salah satu dari engagement groups dalam forum G20 yang melibatkan para praktisi, mahasiswa/pelajar, komunitas, dan Non-Government Organization (NGO) untuk memberikan masukan dalam pembahasan sherpa track.
Belakangan ini ada beberapa isu penting yang diperbincangkan kaum muda secara nasional dan global, yaitu ketenagakerjaan, transformasi digital, lingkungan, khususnya terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, serta keberagaman dan inklusivitas.
Pemuda perlu membangun kewirausahaan sosial untuk menjadi salah satu solusi bagi tantangan sosial ekonomi yang ada saat ini. Kemudian, dalam transformasi digital, khususnya tata kelola digital dan financial digital literacy, kaum muda memiliki peran penting dalam membangun inovasi untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat.
“Inklusi keuangan hanya bisa tercapai apabila masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi, melek teknologi. Program riil yang dibangun oleh pemuda, seperti sejumlah digital platform untuk peer to peer dan e-payment, bisa menjadi solusi bagi tantangan pengembangan digital literacy dan digital governance yang menjadi fokus pemerintah,” kata Menko Airlangga.
Pemuda memang menjadi penguasa ruang digital. Mengacu survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019–2020, penetrasi pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15–19 tahun (91 persen), disusul oleh kelompok usia 20–24 tahun (88,5 persen). Rata-rata pengguna mengakses internet untuk membuka sosial media (51,5 persen) dan berkomunikasi (32,9 persen).
Dalam isu lingkungan, terutama terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, Airlangga mengingatkan, kaum muda memiliki peluang untuk memberikan pengaruh perubahan perilaku guna memandu jaringan yang lebih besar menuju gaya hidup yang tidak melebihi batas kemampuan daya dukung dari bumi.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kaum muda diharapkan mampu berkontribusi dalam mendesain ulang pasar, meningkatkan teknologi, memperkuat tata kelola yang inklusif, dan memobilisasi kekuatan data.
Selanjutnya, di tengah keberagaman Indonesia, Menko Airlangga berpesan agar kaum muda sebagai aktor penggerak pembangunan yang merata dan berkelanjutan harus terus menggaungkan toleransi dan inklusivitas. Hal ini tentu juga harus didorong dengan pendidikan yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong inklusivitas tersebut.
Mengenai kepentingan Indonesia sebagai pemimpin keketuaan G20 pada akhir 2021 hingga 2022, Plt Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Yusron Ambary menerangkan, Indonesia mengajukan sejumlah inisiatif kebijakan. Sektor prioritas yang diperjuangkan Indonesia adalah penguatan arsitektur kesehatan global.
Lalu berikutnya adalah digitalisasi, untuk memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan. Hal ketiga adalah transisi energi, dalam hal ini adalah memastikan transisi energi dari fosil ke terbarukan ini dapat dinikmati seluruh kalangan.
“Indonesia mendorong G20 untuk berperan dalam memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau. Kemudian inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM dan perempuan,” jelas Yusron dalam paparan Komunikasi Media Sosial G20, Selasa (30/11/2021).
Secara garis besar, alur kerja Presidensi G20 Indonesia 2022 terdiri dari dua jalur, yakni finance track dan sherpa track. Finance track secara khusus membahas sejumlah agenda terkait sektor keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Sedangkan sherpa track membahas sejumlah agenda lain di luar sektor keuangan,serta mempersiapkan berbagai dokumen untuk dibahas dalam KTT G20 pada Oktober 2022 mendatang. Jalur sherpa dipimpin oleh Menko bidang Perekonomian dan Menteri Luar Negeri.
Di bawah finance track, Presidensi G20 Indonesia akan memiliki enam working group, yaitu framework; international financial architecture; infrastructure; sustainable finance; global partnership for financial inclusion; dan Africa advisory group.
Sementara itu, di bawah sherpa track, Presidensi G20 Indonesia akan memiliki 11 working groups dan satu inisiatif yang mencakup isu: pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan iklim, pertanian, ekonomi digital, antikorupsi, perdagangan dan investasi, pariwisata, dan inisiatif women empowerment. Adapun pembahasan kiprah kaum muda untuk pemulihan global ada di engagement group di kelompok sherpa track. (***)
