Beranda Daerah Sekda Bahas Efisiensi Anggaran dan Penyederhaan Birokrasi Pada Apel Pagi ASN Kaltara

Sekda Bahas Efisiensi Anggaran dan Penyederhaan Birokrasi Pada Apel Pagi ASN Kaltara

BERBAGI
Sekda Bahas Efisiensi Anggaran dan Penyederhaan Birokrasi Pada Apel Pagi ASN Kaltara

Tanjung Selor, Haloindonesia.co.id – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), pada hari Senin (12/4) pagi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara Suriansyah memimpin apel pagi gabungan di lingkup pemerintahan provinsi Kaltara.

Beberapa poin yang disampaikan oleh Sekda Suriansyah diantaranya adalah terkait penanganan Covid-19 dan penyederhanaan organisasi.

“Kegiatan provinsi sudah masuk di bulan April, diantaranya penanganan Covid, salah satunya menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,red). Oleh karena itu dalam rangka penanganan ini, kita belum tahu kapan berakhirnya Covid, artinya kebutuhan akan alokasi dana untuk itu (penanganan Covid-19,red) masih berlangsung,” kata Sekda Suriansyah pada saat menyampaikan arahan.

Seperti diketahui, bahwa pada tahap awal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Provinsi Kaltara sudah melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain refocusing, Pemerintah Daerah juga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran dan fokus pada kegiatan – kegiatan yang lebih penting.

“Khususnya terkait perjalanan dinas, apabila menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus, red), dana DBH (Dana Bagi Hasil,red), atau dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red) tetap mengajukan telaah untuk mendapatkan persetujuan serta menginformasikan kegiatan dan sumber dananya dalam telaah,” sambungnya.

Kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana APBD jika hanya berbentuk koordinasi atau konsultasi disarankan untuk menggunakan Zoom Meeting atau virtual guna menghemat anggaran.

Selanjutnya, poin ke dua, saat ini sedang berlangsung penyederhanaan organisasi pemetaan termasuk para pejabat pengawas yang akan dijadikan tenaga kerja fungsional.

“Saya mohon kerjasama seluruh OPD, karena sedang dilakukan pemetaan untuk bekerja sama agar target kita pada bulan ini, kita sudah bisa melaporkan pejabat pengawas yang akan dijadikan fungsional,” imbuhnya.

Sekda Suriansyah menjelaskan bahwa penyederhaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengingat arahan presiden ketika ketika penyederhanaan reformasi untuk mempertahankan level satu dan level dua pada setiap unit.

“Oleh karena itu, arahan pak Presiden sedang dilaksanakan saat ini. Kami mohon kerjasama seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama kita lakukan pemetaan, sehingga pada bulan ini (April) bisa selesai dan dilaporkan. Karena se-Indonesia sedang berlangsung program pemetaan ini,” pungkasnya.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.