Jakarta, Haloindonesia.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengapresiasi para pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan secara masif dan turut melibatkan peran sektor swasta. Menurut Suhajar, pelibatan tersebut terbilang positif lantaran secara tidak langsung memicu bergeraknya perekonomian masyarakat.
“Kita membutuhkan seluruh kekuatan di republik ini untuk menyejahterakan rakyat. Maka tugas pemimpin adalah bagaimana menggerakkan itu semua, maka mempertemukan kekuatan swasta dengan penyelenggara pemerintah adalah salah satu strategi pencapaian tujuan,” ungkap Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka APKASI Procurement Network 2023 di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Suhajar mengatakan, bila digabungkan, APBD milik daerah seluruh Indonesia memiliki jumlah yang besar. Jumlah itu perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selain itu, perlu pula dukungan dan kerja sama dari sektor swasta untuk menggerakkan perekonomian lebih maksimal.
Melalui dukungan itu, kata dia, daerah dapat mengoptimalkan pembangunan. Di samping itu, daerah juga akan mampu mengentaskan persoalan kemiskinan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Oleh karena itu kerja sama pemerintah dengan menggerakkan sektor swasta adalah strategi yang paling jitu untuk memajukan sebuah daerah. Karena itu Bapak Presiden mengatakan investasi harus mudah masuk ke daerah. Itu pertama sekali Bapak Presiden mengatakan,” imbuhnya.
Dirinya melanjutkan, saat ini pemerintah telah mengatasi berbagai hambatan dalam berinvestasi. Bahkan banyak pula pihak yang memuji investasi di Indonesia berjalan dengan baik. Ini berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu, di mana perizinan untuk sektor swasta dinilai lebih panjang. Hal tersebut kemudian berdampak pada pergerakan perekonomian yang kurang optimal.
Lebih lanjut, saat ini pemerintah juga terus konsisten mendorong penggunaan produk dalam negeri. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan bagi pelaku usaha dalam negeri. Pemerintah, kata dia, juga mendorong daerah untuk mengalokasikan pengadaan barang/jasa minimal 40 persen untuk produk dalam negeri.
“Pada saat Bapak Presiden mengambil kebijakan mem-protect ini, kita lindungi produk dalam negeri. Bagi negara besar yang berdagang, Indonesia ini dengan 270 juta penduduk negara berkembang itu luar biasa,” tandasnya.
Sebagai informasi tambahan, dalam acara itu, Suhajar turut meninjau stan pameran produk dalam negeri. Suhajar dengan didampingi para pengurus Apkasi juga menjajal beberapa produk yang tersedia.
