JAKARTA, HaloIndonesia – Kolaborasi kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan UNIED dilakukan untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Dalam hal ini, sinergi yang baik harus dibangun sehingga bisa saling bekerja sama dan melakukan ekspor secara direct call. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardo dalam kegiatan Focus Group Discussion yang bertema “Optimalisasi Peran Angkutan Multimoda Guna Memacu Laju Eksport Nasiona” di Hotel Borodur Jakarta, Jumat (23/3).
“Dalam mendorong peningkatan ekspor ini tentu tidak bisa hanya satu institusi saja yang berjalan apakah itu Kementerian, pelabuhan, atau pelaku usaha. Kita membangun sinergi sehingga bisa bekerja sama dan melakukan ekspor direct call. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia ini harus berkolaborasi, saling menguatkan. Kalau antar pelabuhan saling berkompetisi, seolah-olah dari masing-masing pelabuhan itu direct call atau pengiriman barang langsung keluar negeri tapi sebetulnya dia bukan ke negara tujuan, melainkan menjadi feeder untuk negara tetangga. Nah ini yang kita coba ajak duduk bersama untuk berdiskusi,” jelas Sugihardo yang biasa disapa Jojo.
Jojo pun menjelaskan tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mewujudkan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Ini merupakan prioritas kedua Joko Widodo setelah membangun infrastruktur yaitu melakukan bisnis dengan baik. Tujuan akhirnya yaitu harus ada sinkronisasi terkait komoditi, harus ada bank data yang dibentuk untuk mensinkronkan dengan baik antara ruangan kapal, jadwal, dan muatan karena hingga saat ini belum ada sinkronisasi yang baik di antara ketiga hal tersebut.
“Komoditinya supaya ada sinkronisasi antara ruangan kapal, jadwal, dengan ruang muatan. Jadi kalau hanya niat mendorong untuk ekspor-impor menggunakan jasa angkutan laut Indonesia, asuransi Indonesia, niatnya baik tapi kalau secara kuantitatif ternyata tidak ada sinkronisasi. Harus ada bank data yang mensinkronkan itu. Kita pakai kapal laut keluar negeri, kembalinya muatan kosong dan pasti dihitung sebagai cost juga. Kalau angkutannya mahal, komoditas ekspor kita tidak laku bersaing. Nah ini kita kan semuanya harus komprehensif, kalau bicara alur dari pelabuhan keluar tapi juga dari sisi supply chain,” tutur Jojo.
Jojo berharap melalui FGD ini akan dirumuskan problematika dan mampu mewujudkan berbagai upaya dalam peningkatan volume eksport. Bila memerlukan adanya kebijakan fiskal akan diidentifikasi terkait kebijakan yang diperlukan.
“Kita dari pemerintah akan mendorong bagaimana pelaku usaha itu bisa berusaha dengan kondusif. Jadi regulasi yang familiar terhadap iklim bisnis dari pelaku usahanya juga akan didukung. Kalau diperlukan kebijakan-kebijakan fiskal, tolong di identifikasi kebijakan apa yang diperlukan. ” tutup Jojo.
Turut hadir dalam acara ini, Managing Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Arif Setiawan, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada yang merupakan perwakilan dari UNIED Eko Suwardi, Deputi Bidang Bisnis Proses Indonesia National Single Window (INSW) Hari S. Noegroho. (BNK/LNM/TH/LP/BI)
